Aksi ini digelar karena sejak kasus ini mencuat lebih dari satu tahun lalu, belum ada kejelasan hukum meski puluhan saksi telah diperiksa, termasuk Bupati Solok Selatan sendiri.
Namun, ketegangan terjadi saat salah seorang pegawai Kejati berpakaian batik mendorong Nopalion, Ketua Umum PW SEMMI Sumatera Barat, hingga memicu reaksi dari massa aksi. Situasi semakin memanas ketika seorang oknum pegawai lainnya tiba-tiba datang berlari dan menendang salah satu kader SEMMI yang sedang melindungi rekannya.
Kericuhan pun tak terhindarkan. Sejumlah kader SEMMI mengalami tindakan kekerasan seperti dipukul di kepala, ditendang di punggung, hingga dicekik oleh oknum pegawai Kejati.
Alfi Rahman, salah satu korban, mengatakan bahwa dirinya tengah mencoba melerai keributan ketika tiba-tiba diserang.
"Saya sedang memisahkan teman saya yang terlibat adu mulut dengan pegawai Kejati, tiba-tiba seorang bapak-bapak menendang punggung saya dari belakang sampai saya jatuh. Saat saya hendak membela diri, saya justru diamankan oleh polisi. Sekarang punggung saya masih sakit dan akan segera saya periksa," ungkapnya.
Koordinator lapangan, Suherman Ramadhani, menyesalkan insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa SEMMI Sumbar selalu datang dengan damai tanpa niat untuk membuat kerusuhan.
"Sudah empat kali kami datang ke sini dan selalu damai. Tapi hari ini, pihak Kejati justru melakukan kekerasan terhadap kami. Ini seperti upaya intimidasi agar kami berhenti bersuara. Namun, kekerasan ini justru menguatkan tekad kami bahwa mafia tanah dilindungi oleh aparat penegak hukum," tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Nopalion menyampaikan kekecewaannya terhadap perlakuan represif yang mereka terima.
"Kami datang secara damai, tapi dibalas dengan tindakan kekerasan, mulai dari dorongan, tendangan, bahkan pemukulan terhadap kader kami. Ini bukti nyata bahwa Kejati Sumbar tidak serius menuntaskan kasus mafia lahan. Kami akan menempuh jalur hukum atas tindakan represif ini," ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa jika suara mereka terus diabaikan, SEMMI Sumbar akan mengadu langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
"Jika Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak mampu bekerja secara profesional dan berintegritas, kami minta agar beliau mundur dan pulang ke kampung halamannya. Sumatera Barat butuh penegak hukum yang berani, bukan hanya sekadar hadir untuk acara seremonial,"tutupnya.
0 Komentar